Mitos Wabup Jadi Bupati, Achmad Fauzi Satu Priode?

Achmad Fauzi bersama Ferry Arbania dalam acara "Semarak Ultah Madura Expose"

Ferry Arbania
Oleh: Ferry Arbania, Wartawan Senior
dan Mantan Redaktur Koran Harian Memorandum Surabaya (Jawa Pos Group)

Mitos tentang Wakil Bupati di Sumenep sempat membuat gaduh para pengamat politik sejak beberapa tahun sebelum Pilkada Sumenep 2020.Antara percaya dan tidak saat itu seolah bersahutan karena sebagian menganggap suatu hal yang sangat mungkin karena dari masa-masa sebelumnya tak ada satupun Wabup yang sukses menjadi Bupati, bahkan ada ‘tersungkur’ ditengah perjalanan sebelum bertanding.

Bacaan Lainnya

Bagi pihak yang tidak mempercayai adanya anggapan “tidak ada ceritanya” Wabup jadi Bupati Sumenep dengan lantang menentang teori dengan keras dan lantang. “Wabup yang nggak kesampaian jadi Bupati itu bukan karena jabatannya sebagai Wakil Bupati, tapi karena tidak mampu melewati berbagai fasde hingga meraih kursi Sumenep 1,” celoteh Ki Warung Remang, sahabat saya yang merangkap jadi politisi kaleng-kaleng dalam sebuah percakapan riangan di warung kopi tak jauh dari sebuah café kecil dipojok kota, Jum’at 6 Mei 2022.

Kembali ke mitos, Mitos dalam beberapa sumber disebutkan adalah tradisi lisan yang terbentuk di suatu masyarakat. Mitos memiliki asal kata dari bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang diungkapkan. Secara pengertian mitos adalah cerita yang bersifat simbolik yang mengisahkan serangkaian cerita nyata atau imajiner.

Belakangan ini kembali muncul percakapan yang ‘nyrempet-nyrempet’ ke mitos soal Wabup Sumenep jadi Bupati, ada yang bilang hal itu ‘kejadian’ itu disebut langka kalau tidak ingin menyebutnya sebuah kebetulan. “Bisa jadi Achmad Fauzi yang dulu Wabup dan sekarang Bupati Sumenep sebuah kebetulan?”, Maksud saya, apakah kemungkinan dua priode itu kecil?, celoteh Ki Warung Remang lagi seperti hendak memastikan bahwa di Pilkada Sumenep tak ada lagi tokoh sekaliber Kiai Ramdlan dan Kiai Busyro Karim yang sangat disegani selama menjadi Bupati Sumenep.

Menganalisa sindiran politik dari Ki Warung Remang, tentu saja kita diajak untuk memahami aturan main PDI Perjuangan dalam mengusung calon yang direkomnya dalam kontestasi Pilkada.

Penulis mencoba mengurai seperti apa aturan main pencalonan ditubuh PDI Perjuangan. Dalam sebuah artikel yang ditulis media nasional beritasatu.com yang diunggah pada hari Kamis, 21 April 2016 | 16:53 WIB dengan judul: “Ini Mekanisme PDIP Usung Calon Kepala Daerah”, saat itu Ahmad Basarah yang menjabat sebagai Wakil Sekjen PDIP.

Dirinya mengatakan bahwa dalam mengusung pasangan calon (paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, PDIP memiliki mekanisme yang dibentuk melalui Peraturan Partai Nomor 4/2015 tentang Mekanisme Penjaringan Paslon PDIP.
Menurutnya, parpol di Indonesia dituntut masyarakat untuk melakukan pembenahan. Tujuannya agar parpol menjadi lembaga politik yang akuntabel, kredibel dan transparan.

Versi Basarah, ada empat tahap mekanisme penjaringan di PDI Perjuangan, yaitu Tahap pertama, pendaftaran yang dibuka oleh struktur partai mulai Pimpinan Anak Cabang (PAC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Tahap kedua, verifikasi menyangkut data bakal calon yang mendaftar sesuai dengan Undang-Undang (UU) 8/2015 tentang Pilkada.

“Verifikasi ini misalnya apakah orang tersebut sedang terkena masalah hukum atau tidak, atau dia tidak sedang dicabut hak politiknya. Tidak cakap dari sisi kesehatan serta persyatan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan,” ujarnya.

Tahap ketiga, bakal calon yang lolos verifkasi akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). DPP nantinya melakukan penyaringan melalui tes psikologi untuk meneliti integritas, kapabilitas serta kapasitas sampai tingkat kejujuran. Survei menjadi salah satu komponen pertimbangan dari tahap ini.

“Dianalisis juga tentang tingkat dukungan dan ketokohan. Aspek soliditas partai, seandainya calon itu diusung, partai akan makin solid atau pecah. Calon tersebut mau gunakan mesin partai atau tidak,” ucapnya.
Tahap keempat yakni penetapan. “Jadi ada empat tahap yang harus dilalui seseorang yang akan maju atau diusung oleh PDIP. Seluruh tahapan ini saling terkait,” tegasnya. [Baca sumber aslinya: https://www.beritasatu.com/megapolitan/361193/ini-mekanisme-pdip-usung-calon-kepala-daerah]

Dari 4 kriteria yang diatas masyarakat Sumenep bisa menilai apakah sosok Achmad Fauzi masih layak dipertahankan hingga priode kedua atau tidak, tentu saja tingkat popularitas dan elektablitasnya masih “berurusan” lagi dengan kebijakan parpol tempatnya bernaung.

Terlepas suka tidak suka, baik secara logika politik atau mungkin juga mitos sebagian orang, yang pasti PDI Perjuangan pasti akan terus memantau kinerja kadernya yang saat ini menjadi Kepala Daerah, tak terkecuali Achmad Fauzi yang ditugasi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep.

Mengajari politisi besutan Megawati Soekarno Putri itu ibarat mengajari ikan berenang. Kendati demikian, mengganti sosok Achmad Fauzi dalam Pilkada Sumenep 2024 dalam Pilkada Sumenep, dalam teori politik bukan suatu hal yang juga tidak mungkin.

Sebagai penutup, tak ada salahnya kita mengingat apa yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh kita Pramoedya Ananta Toer, dia pernah berucap, “Barangkali saja orang akan mengingat tulisanku ini, akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik.”“Merdeka!”

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *